Macam-Macam Norma

 Berikut video pembelajaran PPKn

Read More

Aku Peduli Orang Lain Simpati

Pokok Materi: Menumbuhkan kesadaran dan keterkaitan terhadap norma 

Indikator: Mentaati norma yang berlaku di masyarakat, sebagai landasan awal terciptanya masyarakat yang tertib, aman, damai, dan sejahtera (tanggung jawab)

Read More

Sosialisasi Pemanfaatan Rumah Belajar dan Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK Terintegrasi Rumah Belajar

Di SMP Negeri 2 Kanatang saya dan Ibu Mariana Buatu Ati,S.Pd. melakukan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Pemanfaatan Rumah Belajar dan Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK Terintegrasi Rumah Belajar”. Sosialisasi ini di lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Pukul 11.00-12.30 WITA di Lab. Komputer SMP Negeri 2 Kanatang dengan jumlah 30 peserta. Sebelum pelaksanaan sosialisasi saya dan Ibu Mariana Buatu Ati,S.Pd. yang merupakan Sahabat Rumah Belajar Nusa Tenggara Timur 2021 dan kebetulan satu tempat tugas di SMP Negeri 2 Kanatang melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait kegiatan sosialisasi ini. Dengan penuh harapan baik kami menyampaikan maksud dan tujuan dari sosialisasi ini kepada kepala sekolah. Hasil koordinasi kami membuahkan hasil yaitu adanya dukungan penuh rencana kegiatan sosialisasi ini dari kepada sekolah.

Saat pelaksanaan sosialisasi kami berbagi dan berkolaborasi tentang fitur-fitur rumah belajar dan lebih menekankan pada sub tema masing-masing. Sub tema yang saya ambil adalah “Pemanfaatan Fitur Peta Budaya Rumah Belajar dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning”. Sususnan acara dalam kegiatan yaitu:

1.  Pembacaan doa yang dipimpin oleh salah satu peserta kegiatan

2.  Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh semua peserta

3.  Arahan dari kepala SMP Negeri 2 Kanatang Dra.Rambu Atakodi

4.  Materi  I yaitu dari materi sub tema Ibu Mariana Buatu Ati, S.Pd. tentang "Pemanfaatan Rumah Belajar pada Pembelajaran Abad 21"

5. Materi II yaitu dari materi sub tema Ibu Siti Kuswaroh, S.Pd.,Gr tentang “ Pemanfaatan Fitur Peta Budaya Rumah Belajar dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning”

6. Sesi Tanya Jawab

7. Kuis Interaktif dengan hadiah voucher pulsa untuk 4 peserta

8. Pembagian stiker “Rumah Belajar”

9. Penutup dan Doa

10. Diakhiri makan siang bersama

Berikut Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi:

Menjelaskan Fitur-Fitur Rumah Belajar

Peserta Mendengarkan Penjelasan dari SRB

Memaparkan Fitur Peta Budaya Sesuai Sub Tema

Sesi Tanya Jawab Bersama Peserta

Berfoto Bersama Pemenang Kuis Interaktif

Read More

Coaching Clinik PembaTIK Level 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

Coaching Clinic adalah pembimbingan singkat dalam bentuk pelatihan atau sesi perorangan yang ditujukan untuk penguasaan pengetahuan dan kecakapan di bidang tertentu. Peserta PembaTIK yang lulus ke level 4 wajib mengikuti Coaching Clinic yang diadakan secara daring dalam 4 kali pertemuan. Coaching Clinic Pembatik level 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur diadakan pada tanggal 30 Oktober-02 November 2021 setiap pukul 13.30-17.30 WITA. Berikut serangkain Coaching Clinic yang telah diikuti oleh 30 Peserta Pembatik level 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Hari / Tanggal	Materi/Kegiatan	Narasumber
Sabtu, 30 Oktober 2021	Pembukaan dan Pengenalan Program Pembatik	Pratiwi Wini Artati, SS. M.Ed. Ph.D
	Perkenalan antara Tutor dengan Peserta	Host: Andini Iswari
	Pembahasan Modul Membangun Komunikasi dan Kolaborasi dalam pemanfaatan rumah belajar	Dewi Sekarsari, S.Pd., Gr
	Diskusi membahas sub tema dalam mendukung Tema Besar (Berbagi dan Berkolaborasi) dimana hasilnya di tuliskan dalam “Google Jamboard”	Dewi Sekarsari, S.Pd., Gr dan Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed
	Pembahasan Rencana Tindak Lanjut penyelesaian tugas	Dewi Sekarsari, S.Pd., Gr dan Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed
Minggu,31 Oktober 2021	Pembukaan dan Diskusi Progress	Yan Setiawan, S.Pd
	Pembahasan Modul Publikasi Karya Tulis dalam Pemanfaatan Rumah Belajar	Yan Setiawan, S.Pd
	Berbagi pengalaman dalam Publikasi Karya Tulis dalam Pemanfaatan Rumah Belajar oleh semua peserta	30 Sahabat Rumah belajar
	Diskusi membahas Tugas Blog	Maria Gloria Gorety Watu Raka, S.Pd dan Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed
	Pembahasan Rencana Tindak Lanjut penyelesaian tugas	Maria Gloria Gorety Watu Raka, S.Pd dan Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed
Senin, 01 November 2021	Pembukaan dan Diskusi Progress	Yan Setiawan, S.Pd
	Pembahasan Modul Strategi Berbagi Memanfaatkan media sosial	Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed
	Presentasi kelompok setiap media sosial	Perwakilan setiap kelompok
	Pembahasan Rencana Tindak Lanjut penyelesaian Tugas	Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed dan Dewi Sekarsari, S.Pd., Gr
Selasa, 02 November 2021	Pembukaan dan Diskusi progress	Yan Setiawan, S.Pd
	Diskusi membahas tugas sosialisasi	Presentasi setiap peserta tentang rencana sosialisasi
	Pembahasan Rencana Tindak Lanjut penyelesaian tugas	Maria Gloria Gorety Watu Raka, S.Pd, Ferdinand Wadu He, S.Pd., M.Ed dan Dewi Sekarsari, S.Pd., Gr
	Penutupan	Pratiwi Wini Artati, SS. M.Ed. Ph.D

 

Berikut Dokumentasi Coaching Clinic:

Coaching Clinik Hari Ke-1

Coaching Clinik Hari Ke-2

Coaching Clinik Hari Ke-3

Coaching Clinik Hari Ke-4

Read More

E-Book Ras Manusia Indonesia

Berikut adalah link E-Book Ras Manusia Indonesia : https://read.bookcreator.com/eqHrfXRF2NUis5Bi7UN9uvqY8Zv1/6vpuoyp5Q06G5H4IgqDA_A

Read More

Mengenal Fitur-Fitur Rumah Belajar

Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran produk dari Pusdatin Kemdikbud yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Terdapat fitur utama dan fitur pendukung dalam portal rumah belajar yang bisa di manfaatkan. 

Berikut link materi berupa power point yang membahas tentang fitur-fitur rumah belajar: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sRia0qMZiyH5v9ZUMnwhkn6iVoYuhDZk?usp=sharing

 Semoga Bermanfaat 

Read More

BAB 1-Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

A.    Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi sampai sekarang.

1.       Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut, di antaranya sebagai berikut:

a)      Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang di pimpin oleh Muso. Tujuannya adalah mengganti Pancasila dengan paham komunis, namun pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan.

b)      Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at Islam. Tetapi, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Sampai akhirnya Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

c)      Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan tanggal 25 April 1950.

d)      Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual tahun 1957-1958 di Sumatra dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

e)      APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949.

f)       Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

2.       Masa Orde Lama (1959-1966)

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara, berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno.

Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI Tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, di antaranya sebagai berikut:

a.       Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. XX/1963, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas.

b.      Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

c.       Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden.

Pada periode ini, terjadi Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

3.       Masa Orde Baru

Pada masa ini juga Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain.

4.       Masa Reformasi (1998 – sekarang)

Pada masa Reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut, di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.

 

B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan Perkembangan Zaman

1.      Hakikat Ideologi Terbuka

Pengertian Ideologi terbuka yaitu Idoelogi yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan ciri khas Ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dari pengertian dan ciri khas ideologi terbuka diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan Ideologi terbuka yang memiliki makna Ideologi yang senantiasa mendorong berkembangnya pemikiran baru tanpa harus kehilangan jati dirinya. Berikut tabel perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup:

2.      Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai berikut:

a.  Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan,    persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

b.      Nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar dalam program pembangunan.

c.       Nilai praksis, realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi yaitu:

a.       Dimensi Idealisme, Artinya, nilai-nilai Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila

b.      Dimensi Normatif, Artinya, nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan hukum yang jelas yakni dalam pembukaan UUD 1945

c.       Dimensi Realitas, Artinya, nilai-nilai Pancasila mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat

 

C. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

1.      Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

ü  Adanya lembaga negara yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila

ü  Menghargai Hak Asasi Manuasia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

ü  Penerapan demokrasi Pancasila

2.      Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi

ü  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

ü  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

ü  Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

ü  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi

3.      Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

ü  Adanya budaya kekeluargaan

ü  Adanya budaya musyawarah

ü  Adanya budaya gotong royong

4.      Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

ü  Adanya sistem keamanan lingkungan/siskamling atau ronda malam yang melibatkan masyarakat secara bergantian

ü  Adanya organisasi keamanan modern seperti pertahanan sipil dan satuan pengaman lingkungan

 

 

Read More

BAB 1-Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

 A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara

1.      Pembentukan BPUPKI

Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti ”Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia” untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang, kembali ke tangan Sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso.

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh tiga puluh delapan (38) orang kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, tujuannya untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Ir. Soekarno.

Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan.

2.      Perumusan dasar negara

Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Berikut tokoh-tokoh yang memberikan usulan mengenai dasar negara: Muhammad Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945) dan Ir. Soekarno (1 Juni 1945). Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya.

Pada masa akhir persidangan BPUPKI I, ketua BPUPKI membentuk panitia kecil untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan di bahas pada masa sidang berikutnya dengan anggota 8 orang yang dipimpin Ir.Soekarno. Panitia kecil mengadakan rapat dan membentuk panitia sembilan yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anggota panitia sembilan terdiri dari:

a)      Ir.Soekarno

b)      Mr.Prof. Muh. Yamin

c)      Drs. Moh. Hatta

d)      Mr. A.A. Maramis

e)      Raden Abikusno Tjokrosoejoso

f)       Abdoel Kahar Moezakir

g)      H. Agus Salim

h)      KH. Wachid Hasjim

i)       Mr. Ahmad Soebarjo

Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan mukadimah hukum dasar. Naskah ”Mukadimah” yang ditanda ngani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama ”Piagam Jakarta”. Selanjutnya, naskah ”Mukadimah” tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI.

Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah ”Piagam Jakarta” tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Mohammad Hatta bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

3.      Nilai Semangat Pendiri Negara

ü  Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa

ü  Terdadapt 2 jenis nasionalisme yakni nasionalisme sempit dan nasionalisme luas

ü  Nasionalisme sempit disebut juga nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah bangsa lain

ü  Nasionalisme luas disebut juga nasionalisme positif karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain

ü  Patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya.

ü  Berikut beberapa cara yang bisa diterapkan agar sikap nasionalisme dan patriotisme dapat terbentuk:

a)      Mengenal keanekaragaman budaya Indonesia

b)      Menggunakan produk dalam negeri

c)      Mengenal sejarah Indonesia

d)      Membiasakan untuk menghargai perbedaan

 

4.      Komitmen para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

ü  Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh.

ü  Sesorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

ü  Komitmen pribadi para pendiri negara yaitu:

a.       Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme

b.      Ada rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia

c.       Selalu bersemangat dalam berjuang

d.      Mendukung dan berupaya mencapai cita-cita bangsa

e.       Melakukan pengorbanan pribadi

Read More